KEAMANAN INTERNASIONAL KOLEKTIF DAN PERAN ORGANISASI REGIONAL

Abstract Following the end of Second World War, international community adopted International Collective Security system and institutionalized in United Nations Charter. This considered as new security architecture which Council has responsibility to design implement accordingly framework preserving peace line with purposes principles Nations. Interestingly Chapter VIII Charter also provides constitutional basis for involvement regional organizations maintenance security. As are very diverse not all them having same posture, structure, resources capability context dealing challenges related security, this article aimed at analysed role position organization supporting implementation system. The first part traces concept embodied UN charter. second assesses current engagement Europe, special attention directed North Atlantic Treaty Organization (NATO). third critically examines legal arrangement Asia particular given Association South-East Asian (ASEAN). In conclusion NATO upon authorization is widely recognized by community. However, overstepping mandate may have a negative effect future, particularly on credibility protect gross human rights violations. such context, became more effective player ASEAN needs make further adjustment.Abstrak Salah satu penanda penting pembentukan organisasi internasional PBB adalah diterima dan dilembagakannya sistem Keamanan Internasional Kolektif dalam Piagam PBB. Sistem merupakan arsitektur keamanan yang baru masyarakat paska Perang Dunia Kedua. Dalam ini Dewan memiliki tanggungjawab utama untuk merancang mengimplementasikan sesuai dengan maksud tujuan Faktanya, Bab juga memberikan landasan konstitusional bagi kerangka Kerjasama rangka melaksanakan upaya-upaya perdamaian internasional. Mengingat kini terdapat berbagai beragam struktur, kapasitas, kapabilitas upaya menangani masalah-masalah internasional; tulisan dimaksudkan mengkaji posisi peran mendukung implementasi kolektif. Bagian pertama institusionalisasi kedua keterlibatan di Eropa, perhatian terhadap NATO. ketiga secara kritis kerjasama Asia, kepada ASEAN. Faktanya kapasitas kolektif telah diakui mendapat apresiasi Namun demikian, kegiatan melampaui mandat diberikan kepadanya menimbulkan kekhawatiran tentang akuntabilitas kredibilitasnya perlindungan mana kala terjadi pelanggaran HAM masa depan. konteks sama perlu melakukan transformasi signifikan dapat berperan lebih efektif tatakelola